Lionel Messi dan Penghilangan Paksa; Penalty Kick dan Red Card!

Argentina memang banyak mengajarkan kita tentang Hak Asasi Manusia. Pun Lionel Messi yang memberi contoh dengan sangat jelas apa yang dimaksud dengan "Continuing Crime" atau kejahatan yang berkelanjutan pada penghilangan paksa.

Beruntunglah Anda yang menyaksikan pertandingan Liga Champions Eropa antara Manchester City melawan Barcelona di Etihad Stadium, Manchester, 19 Februari 2014 WIB. Pertandingan tersebut melahirkan kontroversi bagi sejumlah orang, terutama pendukung Manchester City. Mereka bilang, harusnya tidak ada penalty kick karena pelanggaran Demichelis terjadi di luar kotak penalti. Benarkah?

Kita beruntung karena mantan wasit Liga Primer Inggris (BPL) Graham Poll memberi penjelasan yang sangat jelas dan valid hingga sulit dibantah. Graham Poll bilang, sebagaimana dikutip portal detik.com,
"Yang jadi pertanyaan adalah posisi di mana pelanggaran itu terjadi. Saya diberitahu bahwa seorang bek berpengalaman akan melakukan upaya tekel terakhir begitu tahu mereka ada di luar kotak penalti."
"Namun demikian, saya berpendapat bahwa kontak antara keduanya berlanjut sampai di garis kotak penalti atau lebih dari itu. Ini artinya penalti itu tepat."

Hal tersebut memang diatur dalam Law of The Game yang dikeluarkan FIFA yang menyebutkan, "if a defender starts holding an attacker outside the penalty area but continues holding inside the penalty area, the referee shall award a penalty kick."

Tindak pelanggaran (offense) yang dilakukan oleh Demichelis pada Messi ini seperti praktik penghilangan paksa, dan merupakan "Continuing Offense". Memang benar dilakukan di luar kotak penalti, tapi masih terus terjadi sampai melintasi garis penalti. Hukumannya jelas, harus keras; Penalty Kick yang dilakukan Lionel Messi dan Red Card untuk Martin Demichelis. Messi mencetak gol dari kotak penalti, dan Demichelis diusir keluar lapangan pertandingan.

Demikian juga pada praktik tindakan penghilangan paksa. Memang benar, tindakan penghilangan paksanya mulai dilakukan pada masa lalu, bisa 1965 atau 1998. Tapi sampai hari ini, praktik menghilangkan orang ini masih terus terjadi sampai hari ini, tahun 2014. Ini yang disebut sebagai "Continuing Crime" dalam kasus penghilangan paksa. Sama dengan kasus Messi vs Demichelis, kita tidak bisa mengatakan bahwa penghilangan paksa itu adalah kasus masa lalu. Memang benar mulai terjadi di masa lalu, tapi karena sampai kini tidak ketahuan kabar korban masih hidup atau meninggak, maka kejahatannya dianggap masih berlangsung hingga hari ini.

Kalau FIFA mengeluarkan Law of The Game seperti dikutip di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengeluarkan United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance yang pada Pasal 17 ayat 1 menyebutkan:
“Acts constituting enforced disappearance shall be considered a continuing offence as long as perpetrators continue to conceal the fate and whereabouts of persons who have disappeared.”

Oleh karena itu, sama dengan Demichelis, penalty kick harus dilakukan atas tindakan penghilangan paksa ini dengan digelarnya Pengadilan HAM (bukan Ad Hoc), serta pelakunya di hukum berat, dikartu merah, diskualifikasi dari kontestasi politik yang tengah berlangsung. Sama dengan Demichelis yang diusir dari lapangan pertandingan. Tidak ada yang mustahil.

…***…

Messi memang luar biasa. Pantas saja ada yang bilang “saya sebelumnya tidak percaya pada Tuhan, hingga saya melihat Messi!”

Terima kasih Messi. Aku sudah titip salam padamu melalui Patricia Isasa yang juga tinggal di Rosario, Santa Fe!

Ibukku Membunuh Bapakku

Tanggal 5 Februari 2014, Fajar Merah menyampaikan kabar mengagetkan melalui akun twitter-nya @FajarMerah_. Dalam kicauannya yang hanya tiga baris itu ia bilang bahwa Ibunya, yang tak lain adalah Dyah Sujirah atau yang biasa dipanggil Sipon, membunuh Bapaknya, Wiji Thukul,seniman rakyat yang dihilangkan oleh penguasa Orde Baru pada tahun 1998.

@FajarMerah_: Ibuku membunuh Bapakku agar bisa dapat pinjaman dari Bank untuk modal usaha
@FajarMerah_: Ibukku sedang mengurus surat kematian Bapakku. Padahal Bapakku entah hidup/mati
@FajarMerah_: Karena status "Dihilangkan Negara" tidak membantu cairnya dana pinjaman

Orang mungkin mengira bahwa Fajar Merah sedang bercanda, atau sengaja mengirimkan kabar bohong untuk mencari perhatian seperti yang dilakukan oleh para Caleg atau Capres. Tapi Fajar Merah menyampaikan kebenaran, Ibunya memang sedang mematikan Bapaknya. Karena bila tidak, tidak ada lagi yang mau atau mampu membantu menyambung kehidupan ekonomi keluarga. Tetapi Ibunya tidak melakukan itu karena ia ingin melakukannya. Sipon HARUS membunuh Thukul karena Negara memaksanya melakukan hal yang demikian. Selama lebih dari 16 tahun, hampir sepanjang usia Fajar Merah, Sipon dipojokkan oleh negara hingga ia tidak punya pilihan pada hari ini. Sipon HARUS membunuh Thukul!

Bagi negara, status Wiji Thukul adalah sebuah anomali dari sistem kependudukan yang super aneh. Karena negara hanya mengenal dan mengakui warga negaranya bila mereka tercatat sebagai orang yang pernah dilahirkan, hidup, lalu mati. Makanya kita hanya punya Akte Kelahiran, lalu berbagai piagam atau sertifikat yang menunjukkan bahwa kita pernah hidup, kemudian Akte Kematian atau Surat Keterangan Kematian. Sistem kependudukan NKRI belum mengenal adanya orang yang urutan catatan kependudukannya Dilahirkan, Hidup, lalu Dihilangkan seperti Wiji Thukul. Dengan anomali status seperti yang terjadi pada Wiji Thukul, sayangnya negara belum mempunyai sistem yang memadai. Berbeda dengan di Argentina dan negara-negara lain yang bisa mengeluarkan akta yang menjelaskan bahwa "seseorang itu tidak ada karena dihilangkan".

Karena itulah, Sipon tidak bisa mendapatkan pelayanan negara sebagaimana warga negara yang lain. Sipon mengalami diskriminasi karena status suaminya. Padahal Negaralah yang menjadikan suaminya memiliki status seperti itu; Hilang, karena Dihilangkan (oleh Negara!). Tragisnya, Negara hanya memberi satu kupon kepada Sipon untuk bisa mendapatkan layanan publik yang disediakan negara untuk bertahan hidup; Mematikan Suaminya, Wiji Thukul.

Negara harus tahu hal ini. Dan negara sebenarnya sudah tahu. Tetapi negara memilih pura-pura tidak tahu. Karena kalau masyarakat tahu bahwa negara tahu, Negara akan dituntut untuk bertanggung jawab. Dan sampai hari ini, tanggung jawab itulah yang selalu dihindari oleh negara. Negara juga sudah tahu, bahwa Wiji Thukul tidak sendirian. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang memiliki status seperti Wiji Thukul.

Sampai kapan Negara akan terus memaksa kita "Membunuh" korban penghilangan paksa???

Don't Delay the Ratification!

Ensuring no one disappears again
Mugiyanto, Jakarta | Mon, 01/20/2014 8:12 AM | Opinion

The meeting of the House of Representatives’ Commission I with the Foreign Ministry on Dec. 4, 2013 on the ratification of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (Anti-Disappearance Convention) was an anticlimax. Human rights NGOs and human rights defenders, particularly the victims, have long been expecting the meeting to end up with a unanimous decision to ratify said convention. It would have been a nice year-end closing gong that would see President Susilo Bambang Yudhoyono applauded not only by the country’s human rights champions, but also by the international community. The ratification of the Anti-Disappearance Convention could have become one of the President’s legacies in law and human rights. Several political parties, however, wanted to delay the ratification. Lawmakers said that there were still some parts of the draft law on the ratification that still “needed to be discussed”.

Just like the famous quote: “Justice delayed is justice denied,” such an expression in Indonesia is a euphemism for refusal.

It is very easy to guess what political parties wanted to delay the ratification: Political parties run by former military generals during the repressive New Order make it easy for people to point to the Great Indonesia Movement (Gerindra) Party, whose chief patron is Prabowo Subianto; and People’s Conscience (Hanura) Party, whose chairperson is Wiranto. Both parties have consistently argued that further discussion was needed on parts of the draft law and the convention itself. The Golkar Party, the main supporter of the Soeharto government and the Islamic Prosperous Justice Party (PKS) supported the two parties’ position. The National Mandate Party (PAN) was absent during the meeting, leaving the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), Democratic Party (PD), National Awakening Party (PKB) and United Development Party (PPP) to unite in favor of the ratification. With such a split position, further internal discussion in Commission I, which deals with politics and foreign affairs, is to be held.

The willingness to ratify the Anti-Disappearance Convention was indicated by the government. Indonesia was one of the sponsors of the adoption of the Convention by the UN General Assembly in 2006. In March 2007, then minister of law and human rights Hamid Awaludin addressed the UN Human Rights Council, saying that Indonesia would ratify it. Then in September 2009, Indonesia signed the Convention. The final step to comply with the legally binding international human rights instrument on enforced disappearance was initiated in June 2013 when the government submitted the draft law of ratification to the House for adoption.

Foreign Minister Marty Natalegawa is correct in saying that the final ratification of the convention would be a manifestation of Indonesia’s commitment to protect human rights as mandated by the Constitution, “a manifestation of the country’s responsibility to guarantee that all people in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) are free from enforced disappearance.”

The basis of some political parties for requesting “more time to discuss some parts of the draft law”, reflects their lack of understanding on the nature of the convention, its spirit and its contents. Unlike Law No. 26/2000 on the human rights court and the Rome Statute on International Criminal Courts (ICC), which cover human rights and criminal courts, the Anti-Disappearance Convention is not a court mechanism, but an international human rights treaty or agreement. The spirit of the convention, as expressed by representatives of UN member states, invited NGOs and victims’ groups, one which I represented in the negotiations from 2003-2006 at the UN Office in Geneva, is largely to protect the rights of every person and to prevent further cases of disappearance.

This is due to the bitter experiences of most countries that the practices of disappearing people has resulted in unimaginable suffering and damage to human history, leading many to say “Never Again!” or “Nunca Mas!” or “Chega!” to this heinous practice.

Many of the provisions to the Anti-Disappearance Convention are mechanisms of prevention, such as the right of every person to not vanish is a non-derogable right (Article 1); as a preventive measure, no one shall be held in secret detention (Article 17); the families and persons working against disappearances should be protected (Article 23); and the families are also considered victims and have the right to know the truth. One important element in the convention is the monitoring body under the UN, the Committee on Enforced Disappearances which comprises 10 independent experts. But again, their mandate is also to ensure the protection of every person and to prevent enforced disappearances.

It has not only been the commitment of civil society, but the obligation of the state, primarily the government, to protect, promote and fulfill the human rights of its people as enshrined in our Constitution. As far as the Anti-Disappearance Convention is concerned, the ratification will provide the foundation of its realization.

The current administration of President Yudhoyono has shown its willingness by asking the House to adopt the draft law on ratification.
The Indonesian Military (TNI) and the National Police (Polri) have also expressed their support for the convention’s ratification.

We are now closely monitoring the political parties contesting in this year’s general election regarding their commitment to human rights. If they do not even agree to protect human rights and provide a mechanism of prevention from its violation, what else can we expect? In this particular “game”, the ball is with the political parties.

The writer chairs the Indonesian Association of Families of Missing Persons (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI).

Source: http://m.thejakartapost.com/news/2014/01/20/ensuring-no-one-disappears-again.html