Mission Completed

IKOHI; Desember 2009 - November 2014

IKOHI menggelar Kongres ke 4 tanggal 12-13 November 2014. Dalam agenda pemilihan pengurus IKOHI 2014-2017, Wanma Yetti (Sebelumnya Sekretaris Jenderal IKOHI, Keluarga Korban Tanjung Priok 1984) dan Zaenal Mutaqqin (Koordinator Program IKOHI) dipilih secara aklamasi menjadi Ketua dan Sekretaris IKOHI. Mereka adalah orang-orang yang diyakini oleh Kongres sebagai pasangan yang paling tepat memimpin IKOHI ke depan. Tantangan pada masa Pemerintahan Jokowi-JK tidak kecil, tapi kami meyakini kemenangan pasti akan bisa diraih oleh korban pelanggaran HAM bersama IKOHI dibawah kepemimpinan Yetti - Jejen.

Bagi saya, Kongres ke 4 tersebut adalah saat dimana saya bisa sedikit menarik napas lega. Sejak 5 tahun lalu, saya sebenarnya sudah ingin menyerahkan kepemimpinan IKOHI ke kawan-kawan yang lain. Tetapi kita semua tahu, tidak semua yang kita butuhkan atau inginkan bisa kita dapatkan.

Terima kasih kepada semua keluarga korban yang telah memberikan dukungan, kritik, arahan dan peringatan sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai Ketua IKOHI sebagaimana dimandatkan Kongres ke 3, sejak 10 Desember 2009 sampai 12 November 2014.

Banyak sekali tantangan dan rintangan. Tetapi kami juga sempat merayakan dan mensyukuri keberhasilan yang kami capai yang mungkin tidak semua dari kami bisa merasakan. Saya juga beruntung karena bersama IKOHI dan gerakan HAM secara umum bisa memastikan bahwa pelanggar HAM tidak menjadi Presiden RI saat ini, melalui Pilpres bulan Juli 2014.

Saya selalu ingat dan meegangnya dengan erat, kata-kata yang dijadikan tema pertemuan federasi organisasi korban penghilangan paksa di Amerika Latin, FEDEFAM di Costarica tahun 1981, bahwa duka cita dan penderitaan yang telah kita alami tidak akan pernah sia-sia.... NO HAY DOLOR INUTIL... "There is no useless pain"

Untuk kawan-kawan pengurus IKOHI dan korban pelanggaran HAM, You'll Never Walk Alone! Dan perjuangan terus berlanjut! Aluta Continua!

Cerita Relawan: Nenek; Pilpres dan Jokowi

Disclaimer: Javanese Guidance, karena percakapan menggunakan Bahasa Jawa.

Nenek; Pilpres dan Jokowi

Dikabarkan terdapat ribuan Golput-ers di kawasan perkotaan yang 9 Juli lalu gagal menjadi dirinya. Mereka dikalahan oleh keharusan untuk mencoblos Jokowi agar fasisme, fundamentalisme dan militerisme bisa dicegah untuk kembali menguasai Indonesia.
Di kampungku, sebuah desa kecil di tengah hutan jati dan perkebunan karet di daerah pantura Jawa Tengah, ratusan pengangguran, buruh kebun dan buruh tani juga gagal menjadi #Golput. Kalau selama 25 tahun terakhir mereka bisa tidak peduli pada setiap Pemilu, kali ini tidak. Saat berjumpa mereka minggu lalu, mereka bilang, "Capres nomer siji medeni, Mas. Mengko uwong-uwong do diculik koyo kowe, Mas.. Nik dibalekno si ijik lumayan. Lha nik koyo Wiji Thukul, terus kepiye??!!"

Hebat, orang-orang kebanyakan ini bisa melafalkan nama Wiji Thukul dengan fasih, seperti menyebut nama temannya sendiri. Mereka juga kelihatan tahu betul kasusnya. Kata mereka, mereka sering nonton berita di TV, jadi tahu Wiji Thukul, Jokowi dan Prabowo. "Nanging wong nok kene orak nonton Tivi Wan, Mas. Nontone Metro Tivi, luwih adhem"

Nah, kembali ke hari coblosan 9 Juli. Kakak tertua saya, termasuk orang yang sangat resah dengan Capres No 1. Karena itu, ia memaksa menjadikan dirinya relawan aktif, berkampanye untuk Jokowi di desa kami. Hal yang tak pernah ia lakukan sejak pemilu tahun 77, 82 sampai 2009 yang lalu.
"Jokowi kudu dimenangno, To" begitu ia memanggilku, "To" dari "Yanto". "Indonesia kudu nduwe Presiden sing merakyat, peduli karo wong cilik, tur resik" kata kakakku meyakinkanku mengapa harus memenangkan Jokowi. "Lha nik Prabowo, ben ngadepi Komnas HAM lan Pengadilan HAM wae" saran kakakku. Kakakku yang ini pernah datang ke Jakarta, dan bersama keluarga korban penculikan aktivis yang lain mendatangi Jaksa Agung, minta supaya Jaksa Agung menyidik dan mengadili penculik aktivis. Jadi ia lumayan update dengan kasus penculikan dan keterlibatan Prabowo.
Tanggal 9 Juli pagi hari, kakak saya bergegas mendatangi satu-satunya nenek kami, mungkin orang paling tua di kampong kami, yang kami simpulkan lahir sekitar tahun 1920, yang saat itu sedang menyapu halaman!

Kakak saya bilang, “Mbah, mengko melu nyoblos ya. Nyoblos Jokowi. Nyoblos nomer loro” kata kakakku sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya pada nenek. “Ojo salah, nomer loro nok sisih tengen”. Kakak saya terus menjelaskan ke nenek sambil agak berteriak, karena pendengaran nenek sudah jauh berkurang. Setelah itu, nenek dengan percaya diri menjawab, “Iyo, mengko tak nyoblos nomer loro”
Sehabis pencoblosan, kakak saya bertanya pada nenek, “Mbah, mau iso nyoblos sing ono nomere loro, to?” Nenek masih diam. “Mau nyoblos Jokowi sing nok sisih tengen, to?” Tanya kakak saya lagi. “Iyo, Nang. Aku yo nyoblos nomer loro, ah…”. “Sing tak coblos mau kok uwonge lemu yo Nang… putih, lemu…” Kakak saya mulai cemas, “Nanging fotone nok sisih tengan, to Mbah?!” “Yo iyo, ah… wonge lemu ngono kok…”. Kakak saya lemas karena yang dicoblos nenek kami orangnya berkulit putih dan gemuk. Padahal, Jokowi tidak gemuk, tidak pula putih, karena ia suka kerja keras, di lapangan… Mungkin nenek kami nyoblos Jusuf Kalla. Mungkin juga, karena ia kelihatan agak gemuk dan juga agak putih di kartu pemilihan itu.

Semoga saja, nenek kami tidak mencoblos orang gemuk dan berkulit putih yang ada di gambar bernomor satu. Tetapi kalaupun nenek kami nyoblos nomer satu, tentu karena ia tak mengerti. Tentu ia tak ada niat nyoblos Prabowo, apalagi memenangkannya jadi Presiden Indonesia. Nenek kami tahu betul, salah satu cucunya pada bulan Maret 1998 pernah diculik, disekap dan disiksa oleh segerombolan orang yang diperintah oleh Prabowo, capres nomor satu itu.
Tetapi kami juga tidak terlalu khawatir dengan nenek kami yang mungkin mencoblos gambar capres yang “gemuk” dan “putih”, karena pada kenyataannya, hasil Pilpres di desa kami memenangkan Jokowi dengan 75% suara. Padahal pada masa Suharto, 99,9 persen hasil setiap pemilu di desa kami selalu dimenangkan oleh Golkar!

Kami tertawa terbahak-bahak mendengar cerita tentang nenek kami, tentang usaha memenangkan Jokowi dalam bingkai besar menjadikan Indonesia yang lebih baik, bukan Indonesia seperti jaman Orde Baru Suharto.

Kami bisa bisa tertawa terbahak-bahak, berkumpul bersama keluarga besar dalam suasana lebaran karena KPU telah mengumumkan Jokowi dan Jusuf Kalla adalah pemenang Pilpres dan karenanya mereka akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden kita untuk 5 tahun yang akan datang.
Kalau yang memang adalah Capres #1, entah apa jadinya…

Cerita kami akhiri dengan makan opor ayam, masakan bersama keluarga besar kami di kampung yang hening tapi mulai panas, di desa kecil yang pasti akan digusur paksa pemerintah bila Prabowo – Hatta menang Pilpres, karena desa kami berada dalam radius 10km dari rencana pembangunan PLTN Bukit Muria.

Abuse claims cloud ex-general's run for Indonesia presidency

Posted at :2014-05-30 03:37:25
Posted by : Angela Dewan
Source: http://www.centnews.com/Politics/Abuse-claims-cloud-ex-general-s-run-for-Indonesia-presidency/S-2014-05-30/69500.html#.U4hVeTKXG0s.twitter

Indonesia - Mugiyanto recalls the horror of being abducted by soldiers, blindfolded, beaten and electrocuted as a student activist fighting to end the long rule of Indonesian dictator Suharto.

Sixteen years on, he can't believe the man who ordered his capture could be the country's next president.
Former general Prabowo Subianto is trying to erase human rights violations from his image as he pursues the presidency in the world's third-largest democracy.

But the voices demanding he be brought to justice are growing louder as the July 9 poll approaches.
Twenty-three activists were kidnapped in the months before the three-decade rule of Suharto was brought to an end in May 1998, when the Asian financial crisis sparked violent protests as it tore through Indonesia.

As head of the army's special forces in early 1998, Prabowo admitted to ordering some of the abductions, including Mugiyanto's. He was discharged from the military following Suharto's downfall for "exceeding orders".
But the former general denies ordering the torture.

The 62-year-old, who used to be married to Suharto's daughter, has never faced a civilian court. He also denies accusations he was involved in the disappearance of 13 activists, whose fates remain unknown.
Mugiyanto, who like many Indonesians goes by one name, hopes that by telling the story of his three-day interrogation he can educate those who know little about the ex-general's past.

"The most painful part was when I heard my friends being tortured," Mugiyanto told AFP, his voice quavering as he recalled sobbing uncontrollably when he heard their screams.
"I thought they were going to kill me," the 41-year-old said.

- 'Dirty games' -
Most Indonesians are in the dark about Prabowo's past. A poll by the Indonesian Survey Institute found that less than 30 percent of respondents knew about the abductions or that Prabowo was discharged from the military.

At a recent pro-Prabowo demonstration, supporters described the ex-general as "honest", and one man said the allegations against him were all "lies".
"His rivals are just playing dirty games. There is no problem. This is just a dirty conspiracy," supporter Binsar Effendi Hutabarat said.
Prabowo still polls a distant second to his only rival -- the popular Joko Widodo, who rose to fame in his stint as Jakarta governor -- but he has narrowed the gap dramatically in recent months.

His Gerindra Party has a strong "pro-poor" platform that appeals to the masses -- half of Indonesia's 250 million people live below or hover around the poverty line of $2 a day.
And his militaristic past is seen as a plus by millions who yearn for a strong leader to follow outgoing President Susilo Bambang Yudhoyono, widely criticised for his indecision.

- 'Hot-tempered' -
While activists are demanding Prabowo's past be discussed, rights have taken a back seat in the local media's election coverage.
Prabowo has barked at local reporters venomously when asked about rights. His brother and senior advisor, Hashim Djojohadikusumo, says Prabowo has been "hot-tempered" since he was a boy, and that he was unlikely to change.

Prabowo has kept most foreign journalists at arm's length ahead of the elections, refusing AFP's repeated requests for an interview in recent months.
When asked about his rights record during a talk with foreign correspondents last year, Prabowo snapped: "Do you come to us and tell us that 250 million Indonesians are all stupid?"

"Let the Indonesian people decide. Let them scrutinise the past. Let them decide who will be their elected leaders," he said.
There have been attempts to haul Prabowo before courts in the past, but they have all failed.
Last week a group of lawyers filed a suit calling for an ad hoc human rights court to be established to try Prabowo and others allegedly involved in the abductions, in line with a 2009 recommendation by parliament.

A push for Prabowo to be tried has also come from neighbouring East Timor, where he is accused of atrocities, including the massacre of hundreds in 1983, during Indonesia's occupation. Prabowo denies those allegations as well.

A Prabowo victory could prove awkward for the United States, an ally of Indonesia. He was denied a visa to the country in 2000, reportedly because of his rights record, although US officials have indicated they will work with whomever is elected.
While the masses may not consider rights as they cast their votes, the families of those missing hope the election will bring greater attention to their cause.

Yan Siahaan, whose son was one of the 13 students who disappeared, has protested every May for the past 16 years in the "Against Forgetting" campaign.
"We want the public to know who Prabowo is," he said at a demonstration among a sea of banners branding the ex-general a "kidnapper, murderer and rights violator".

prm-ad/sr/st/jit