Sunday, May 21, 2017

Suharto Tumbang, Tunai Sudah Janji Bakti - 21 Mei 1998


Bila ukurannya adalah bungkus dan kemasan, formalitas dan simbol-simbol, maka semua tuntutan Gerakan Reformasi 1998, termasuk saya dan kawan-kawan saya, sudah terpenuhi. Apa saja tuntutannya? Antara lain:

1. Pencabutan Paket 5 Undang-Undang Politik 1985
2. Pencabutan Dwi Fungsi ABRI
3. Penerapan Sistem Multi Partai
4. Upah Rp 7000
5. Referendum untuk Maubere

Di atas kertas, semuanya sudah tercapai. Bahkan ada yang terlampaui.

Bila demikian halnya, saat ini, mungkin kami sudah bisa hidup santai dan bahagia; hidup di kampung memancing, bercocok tanam, menjadi nelayan, mendirikan warung, usaha kecil, mendirikann perpustakaan, mendirikan sekolah-sekolah dan menjadi guru, udad-udud, leda-lede... semua hal-hal yang indah, damai, bermanfaat, produktif.

Tetapi hidup tidak selalu berjalan sesuai yang kita bayangkan.

Dan kita masih harus terus bekerja keras, entah untuk berapa lama lagi.

Sunday, May 14, 2017

A day to remember

Impunity persists 19 years after May riot
The Jakarta Post, 13 May 2017, Marguerite Afra Sapiie and Margareth S. Aritonang

“It feels like déjà vu,” said Mugiyanto Sipin, who was abducted by state officials along with other pro-democracy activists during the 1998 May riots.

“I, along with many others who opposed the authoritarian New Order regime, was face-to-face with Wiranto in May 1998 and now, almost 20 years later, we are facing the same person.”

Nineteen years ago, Mugiyanto, along with other Indonesians, had been calling for the ouster of then president Soeharto. Many lost their lives while several went missing during the days before Soeharto’s downfall, which was preceded by the shooting of four Trisakti University students on May 12 and a riot that claimed hundreds of lives.

A 2003 investigation by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) included Wiranto, who was then commander of the Indonesian Armed Forces, on the list of people considered culpable for the shooting and the riot. Former presidential candidate Prabowo Subianto, then commander of the Collaboration of Armed Forces Strategic Command (Pangkostrad), was also on the list. The patron of the Gerindra Party was accused of at the time ordering the torture and kidnapping of activists.
Both Wiranto and Prabowo have denied the allegations.

Almost two decades after the historic event, not a single person has been held responsible for the riot or the disappearances of prodemocracy activists. Prabowo is expected to run for president again in 2019, while Wiranto is now the nation’s chief security minister.
For Mugiyanto, the presence of Wiranto and Prabowo in the center of the country’s political stage has become a major challenge in the push for justice.

The compromise that President Joko “Jokowi” Widodo has made with the people believed to be responsible for the atrocities in 1998, including for instance by appointing Wiranto to be the coordinating political, legal and security affairs minister, was a mistake, he said.
“The first thing that Pak Jokowi must do is dismiss Wiranto from his Cabinet because it is clear that Wiranto doesn’t share the agenda the Jokowi administration has in promoting justice, including in resolving past rights abuses,” Mugiyanto said.

In a separate interview, Maria Catarina Sumarsih, the mother of murdered student Bernardus Realino Norma Irmawan, expressed a similar concern. “If Pak Jokowi really wants to keep the promise he made to the people, he must replace Wiranto.”
After serving in his position for six months, Wiranto announced a plan to establish the Council for National Harmony (DKN) in January, saying that it would have a similar function as the Truth and Reconciliation Commission, which had been declared unconstitutional by the Constitutional Court.

The plan revived suspicions among activists that Wiranto was trying to resolve all past abuse cases, including those that occurred during the 1998 riots, through reconciliation handled by the DKN.

Despite demands for clarity, Wiranto has refused to provide details about his plans. Even the Office of the Presidential Staff and Komnas HAM have reportedly been kept in the dark about them and were not informed about the DKN’s organizational structure or its mandate.

“We are told that the council would be aimed at also focusing on finding non-judicial solutions to past abuses, in addition to dealing with social conflicts,” Komnas HAM commissioner Roichatul Aswidah said, adding that the commissioners were never involved in the discussions.
Wiranto declined to comment when asked about the government’s attempt to resolve the 1998 human rights cases, saying he would deliver an explanation later.

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2017/05/13/impunity-persists-19-years-after-may-riot.html

Thursday, January 19, 2017

19 Tahun Hilangnya Wiji Thukul


Wiji Thukul Masih Utuh, Dan Kata Kata Belum Binasa
Mugiyanto

Bulaksumur, Yogyakarta, tahun 1994. Wiji Thukul kami daulat membaca puisi di ruang Auditorium Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) UGM di Bulaksumur Yogyakarta. Dengan suara cedal, ia melantunkan beberapa puisinya. Saya masih hingat suasana waktu itu. Hadirin, para mahasiswa fakultas Sastra, Filsafat, Psikologi , Fisipol dan Fakultas Hukum, serta beberapa aktivis non UGM menyimak serius. Sesekali mereka menimpalinya dengan seruan-seruan “Lawan!” dan “Hidup Rakyat”, terutama saat Wiji Thuul membaca Sajak Peringatan. Kami yang mengundang Wiji Thukul adalah Pers mahasiswa Fakultas Sastra UGM, Dian Budaya.

Setelah itu, perjumpaan kami hanya terjadi saat pertemuan organisasi. Itupun sangat jarang, karena sejak 27 Juli 1996, Wji Thukul Menjadi salah satu orang ang paling dicari oleh Rejim Otoriter Orde Baru., dan organisasi kami dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Pertemuan cukup intens terjadi lagi pertengahan tahun 1997 di Jakarta. Dalam momentum Pemilu 1997, organisasi kami melibatkan diri. Kami turut berkampanya. Kami waktu itu mendorong dan mendukung Megawati untuk menjadi Calon Presiden, menantang Suharto. Wiji Thukul terlibat dalam penulisan selebaran dan pengorganisasian (walau terbatas), untuk mendorong koalisi Mega (PDI) dan Bintang (PPP) dengan Rakyat. Kami tinggal bersama di sebuah flat sederhana di bilangan Cawang, Jakarta Timur. Itu nampaknya menjadi perjumpaan terakhir kami dengan Wiji Thukul.

Nama Wiji Thukul disebut-sebut lagi pada bulan Maret 1998. Kali ini dalam suasana berbeda. Namanya disebut-sebut oleh orang-orang yang tak pernah saya kenali, karena mata saya dalam keadaan ditutup, tangan dan kaki sata terikat dan saya hanya memakai celana dalam. Saya tidak ingat betul, apa mereka menyebut nama Wiji Thukul sebagai orang yang sudah mereka tangkat, atau sebagai orang yang sedang mereka buru.
Setelah Suharto diturunkan oleh gerakan mahasiswa, beberapa aktivis yang dinyatakan hilang mulai dibebaskan. Saya kebagian pembebasan tanggal 8 Juni 1998. Tetapi sebetulnya bukan pembebasan, melainkan penangguhan penahanan. Namun Wiji Thukul, sebagaimana Suyat, Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah tidak kunjung dilepaskan, hingga hari ini.

Saat ini, 19 tahun kemudian, Wiji Thukul menjadi sosok dan objek yang kami cari. Wiji Thukul merupakan sosok yang pernah ada, menginspirasi jutaan orang yang terpinggirkan, diburu oleh aparat negara, tak pernah dinyatakan meninggal, tetapi wujudnya tidak ada. Inilah kejamnya tindakan penghilangan orang secara paksa (enforced disappearance), ia menihilkan apa-apa yang oleh Tuhan dan semesta di-ada-kan. “Enforced disappearance annihilates human existence”, demikian pernah dikatakan advokat anti penghilangan paksa mendiang Patricio Rice dari Argentina kepada saya.

Saat saya di IKOHI, pernah beberapa kali mendapatkan informasi bahwa Wiji Thukul ada di tempat A, B, C. Tetapi setelah kami lacak dan temui, ia hanyalah orang yang mirip saja dengan Wiji Thukul. Pun, ternyata ada juga orang yang kurang kerjaan yang memanfaatkan hilangnya Wiji Thukul ini.

Wiji Thukul memang tidak bersama kita. Tetapi ia ada. Ia memiliki wujud. Bahkan berlipat ganda. Saya percaya dengan puisinya yang ditulis tahun 1997, “Aku masih utuh, dan kata-kata belum binasa”

Tulisan ini dimuat di Kumparan https://kumparan.com/mugiyanto/wiji-thukul-masih-utuh-dan-kata-kata-belum-binasa