House urges justice for kidnapped activistsThe Jakarta Post , Jakarta | Tue, 09/29/2009 1:16 PM | National


Parliament has called on President Susilo Bambang Yudhoyono to form a human rights court to try the cases of rights activists kidnapped in 1997.

The House of Representatives also urged Yudhoyono to find out what happened to the 13 kidnapped activists, who remain missing.

Compensation for their families should also be paid, the House went on, while the government should ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances.

The House made the call Monday, following recommendations by its special committee on the kidnapping cases.

"Attorney General Hendarman Supandji must continue the investigation with the National Commission on Human Rights so that the suspects can be taken to court," said committee chairman Effendi Simbolon. "The court should be established by presidential decree."

After the session, relatives of the missing activists presented Effendi with a white rose "to symbolize their respect for his leadership of the committee," detik.com reported.

Effendi told The Jakarta Post the calls were made after a discussion of the cases with the human rights commission, various human rights NGOs and families of the missing activists.

"The committee didn't make any investigation of its own, but we based our recommendations on the human rights commission's investigation," he said.

He added the committee had tried to summon government officials to confirm facts in the case.

The committee had invited Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Widodo A.S., Indonesian Military Chief Gen. Djoko Santoso, Attorney General Hendarman Supandji, State Intelligence Agency (BIN) chief Syamsir Siregar, Defense Minister Juwono Sudarsono, and Justice and Human Rights Minister Andi Mattalata.

"None of the officials accepted our invitation," Effendi said.

"We sent a letter to the President to urge the officials to come, but he didn't give any clear instructions."

He added the committee had also planned to summon suspects in the kidnapping cases, but had refrained from doing so.

The suspects include failed vice-presidential candidates Wiranto, from the People's Conscience Party (Hanura), and Prabowo Subianto, from the Great Indonesia Movement Party (Gerindra), as well as officers from the Army's Special Forces (Kopassus).

Mugiyanto, chairman of the Indonesian Association of Families of the Disappeared, said the families were satisfied with the House's stance.

"The House has done its part in making recommendations to the government," he said.

"Now we hope the government will act on the recommendations."

He said forming a human rights court was important, since the Attorney General's Office had repeatedly postponed any investigation due to the lack of an ad-hoc court.

Mugiyanto, also kidnapped but latter released in 1997, said finding the activists was the main concern of the families.

"At the very least, the truth about their fate must be unveiled," he said.

"If Indonesia doesn't want to be burdened with past human rights violations, this step must be taken."

Mugiyanto said he hoped Yudhoyono would follow up on the recommendations within the first 100 days after his inauguration. (mrs)

Source: The Jakarta Post, http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/29/house-urges-justice-kidnapped-activists.html

DPR Rekomendasikan Penyelesaian Kasus Penghilangan 1997-1998

Pansus Keluarkan 4 RekomendasiKeluarga Korban Berharap Paripurna Mendukung
Rabu, 16 September 2009 | 03:16 WIB

Jakarta, Kompas - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat untuk Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa Tahun 1997-1998, Selasa (15/9), akhirnya memutuskan empat rekomendasi.

Pertama, merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc.

Kedua, merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.

Ketiga, merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang.

Keempat, merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Rekomendasi itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Darmayanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan dilaporkan pada Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, Selasa sore, sebagai pengganti Rapat Badan Musyawarah.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Agung Laksono dan dihadiri seluruh fraksi itu, laporan pansus disetujui untuk disahkan di Rapat Paripurna, 28 September 2009.

”Doakan saja semoga lancar di Paripurna nanti,” ujar Darmayanto.

Anggota Pansus dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nursyahbani Katjasungkana, optimistis bahwa mayoritas DPR akan menerima rekomendasi pansus dalam Rapat Paripurna mendatang. ”Mayoritas anggota DPR itu masih punya nurani. Mereka pasti mendukung,” ujarnya.

Willa Chandrawilla dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menegaskan, rekomendasi pansus sejalan dengan rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM.

”Kami sangat percaya dengan laporan Komnas HAM yang tebalnya 1.074 halaman itu,” katanya.

Kado DPR
Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyambut gembira rekomendasi pansus. ”Ini bukan saja kado Lebaran buat keluarga korban, tapi juga kado DPR yang akan segera mengakhiri masa tugasnya. Bagi kami, ini angin segar dan harapan baru,” tegasnya.

IKOHI berharap, keputusan yang sudah berpihak pada korban ini pun tidak ditelikung dan dimentahkan lagi di Rapat Paripurna. Setelah disahkan di Rapat Paripurna, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat segera menindaklanjutinya.

Sebagai tanda dukungan terhadap pansus, IKOHI pun berencana mengajak para keluarga korban untuk menyaksikan Rapat Paripurna.

Dia pun berharap 550 anggota DPR dapat hadir di Rapat Paripurna yang akan menorehkan catatan sejarah baru bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

23 hilang

Komnas HAM mencatat 23 orang dihilangkan oleh alat-alat negara selama periode 1997-1998. Dari jumlah itu, satu orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), sembilan orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Ke-13 aktivis yang masih hilang adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arief. (sut)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/09/16/03165951/pansus.keluarkan.4.rekomendasi